BREAKING NEWS

Dua Excavator Program SERASI Soppeng Dikembalikan, Kuat Dugaan Sempat Dikuasai Mantan Bupati

SOPPENG, TECHNO — Dua unit alat berat jenis ekskavator yang merupakan aset negara dari Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI) akhirnya dikembalikan. (21/8/25).

Pengembalian ini terjadi setelah alat berat tersebut sempat menjadi sorotan tajam karena diduga dikuasai secara tidak sah oleh mantan Bupati Soppeng, A. Kaswadi Razak.

Keberadaan ekskavator ini sebelumnya menjadi misteri, memicu kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi terkemuka di Sulawesi Selatan, Djusman AR. dikutip dari media KABARONES.com (26/7/25)

Dalam sebuah diskusi publik, Djusman mengecam lemahnya pengawasan Pemkab Soppeng yang membuka celah penyalahgunaan aset negara bernilai miliaran rupiah.

"Ini bukan sekadar alat berat, ini aset negara! Harus ada tindakan cepat sebelum semuanya benar-benar lenyap tanpa jejak," tegas Djusman.

Sebagai Koordinator Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar dan Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi, Djusman mendesak Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk bertindak tegas dan melibatkan Kejaksaan Negeri dalam penyelidikan. 

Ia menekankan bahwa penyelewengan aset negara harus diproses hukum tanpa kompromi.

"Pemerintah daerah jangan hanya diam dan berdalih. Ini waktunya bertindak. Kejaksaan harus dilibatkan secara resmi," lanjutnya.

Djusman mendesak agar seluruh data dan audit Program SERASI dibuka ke publik. Ia menuntut kejelasan mengenai penyerahan, pengguna akhir, serta keberadaan fisik alat berat lainnya untuk memastikan tidak ada lagi aset negara yang lenyap tanpa pertanggungjawaban.

"Siapa pun yang bermain-main dengan aset negara, harus diseret ke ranah hukum. Ini soal tanggung jawab publik," pungkasnya.

Pihak Pemkab Soppeng maupun mantan Bupati A. Kaswadi Razak belum memberikan tanggapan resmi terkait pengembalian ekskavator ini. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan aset yang merugikan negara dan masyarakat petani. (TM/IFTGAS)